Surat terakhir yang dikirim Kemenpora, misalnya, yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi, adalah tertanggal 28 Januari 2016. Isinya adalah pemerintah menyinggung soal kinerja Ad Hoc dan mengusulkan 10 poin tentan reformasi sepakbola Indonesia.
Nah, surat itu telah dibalas oleh FIFA, tertanggal 2 Februari 2016. Ditandatangani oleh Acting Secretary General, Markis Katnner, FIFA menyatakan bahwa keputusan mereka tidak bisa diubah. Komite Ad Hoc dan pemerintah diharapkan segera bergabung untuk membahas permasalahan sepakbola di tanah air.
"Kami berterima kasih dan mengakui penerimaan surat tertanggal 28 Januari 2016 mengenai proses reformasi asosiasi sepakbola Indonesia, yang isinya ingin menerima perhatian penuh dari kami," demikian bunyi surat FIFA tersebut, yang salinannya beredar di kalangan wartawan.
"Dalam konteks ini, kami menyambut komitmen pemerintahan Anda untuk bergabung dengan tim Ad Hoc reformasi PSSI. Persyaratan komite acuan telah resmi disahkan oleh panitia Eksekutif FIFA dalam rapat tanggal 2 dan 3 Desember 2015. Keputusan ini menjadi kerangka acuan komite, dan telah dikomunikasikan kepada Anda dalam surat 4 Desember 2015. Akibatnya, kami anggap bahwa kerangka acuan yang keluar langsung datang dari kunjungan tingkat tinggi bergabung dengan FIFA dan AFC ke Indonesia pada 2 dan 3 November 2015, tidak dapat diubah lagi pada tahap ini.
"Meskipun demikian, kami sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia, sebagai stakeholder utama, akan tetap bergabung dengan komite Ad Hoc untuk mengatasi permasalahan sepakbola Indonesia. Sedikit pun pandangan mengangkat suspensi PSSI dan mencalonkan perwakilan untuk komite."
Sejak PSSI dibekukan Kemenpora, berita soal surat-suratan di antara PSSI dan FIFA relatif sudah sangat jarang terdengar, tidak seperti ketika PSSI masih berkuasa. FIFA kini terkabarkan lebih sering berkorespondensi dengan pemerintah (Kemenpora), bahkan sampai bisa menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 2 November 2015.
sumber. detiksport